Menkes Prioritaskan 200 Ribu Honorer Nakes Jadi ASN, Guru Bagaimana? Kemendikbud: 758.018 Formasi Sudah Disiapkan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengangkat sekitar 200 ribu tenaga honorer menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sampai sekarang ada 200 ribu tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan datanya ke kemenkes untuk bisa diproses," kata Budi, dalam keterangan Pers secara virtual tentang Kebijakan Terkait Tenaga Kesehatan Honorer, Jumat, (29/4).

Budi mengatakan pihaknya sudah duduk bersama dengan beberapa kementerian, seperti Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Komunikasi antarmenteri itu sudah menyetujui membuka formasi di tahun 2022 sampai 2023 ini.

"Tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer kesehatan. Jadi tidak ada lagi tenaga kesehatan yang sifatnya honorer" kata Budi. Budi mengimbau kepada tenaga kesehatan honorer untuk segera mendaftarkan diri ke dinas kesehatan daerah masing-masing. Agar bisa segera diproses sebagai Calon ASN atau PPPK.

"Segara melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah dinas kesehatan masing-masing agar bisa segera kita proses," katanya.

"Mudah-mudahan juga memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer," sambungnya Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya menambahkan, peserta tetap melakukan penilaian, evaluasi, tes tulis untuk menjadi Calon ASN sesuai dengan aturan KemenpanRB.

"Ada poin khusus prioritas untuk nakes honorer dengan masa bakti tertentu disesuaikan dengan juknis yang akan dikeluarkan oleh KemenpanRB," kata Arianti.

Kemendikbudristek Buka 758 Ribu Formasi Guru PPPK di 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka 758.018 formasi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk tahun 2022. Namun hingga saat ini, baru 17,3 persen atau 131.239 Pemerintah daerah (Pemda) yang mengusulkan.

 Dalam upaya meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, Kemendikbudristek bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

 Ia menuturkan, saat ini Panselnas sedang menyusun draf mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK 2022.  "Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan dalam Rapat Panja Komisi X DPR RI, Senin 11 April 2022.

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK formasi tahap III pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022

“Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022,” terang dirjen GTK Iwan Syahril dalam Rapat Panja Formasi Guru PPPK dengan Anggota DPR Komisi X, di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin (11/4/2022)

Dirjen GTK mengatakan, aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi

“Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya,” tandasnya